Jakarta –
Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merekomendasikan penambahan anggaran. Pagu budget Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.
Ketua Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. 
Pagu permulaan Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa budget yang sanggup dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya budget Kementerian UMKM dipotong.
“Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyanggupi dan mengembangkan keperluan budget Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bareng Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
| Baca juga: Utang 10.000 UMKM Sudah Dihapus di Awal 2025 |
“Atas dasar kesimpulan rapat ini kan apabila ada diskusi dengan Kemenkeu bapak sanggup tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk embel-embel anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih sanggup dilakukan, ada embel-embel untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.
Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melaksanakan kerjasama internal mengenai rencana pelaksanaan jadwal dan budget setelah efisiensi anggaran, serta menyodorkan kembali terhadap Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyodorkan hasil janji pembahasan mekanisme dan mekanisme derma Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan kerjasama lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut kelonggaran anggaran.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk sanggup mendapat kelonggaran di dalam budget 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.
Efisiensi budget ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bareng Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap melakukan kiprah sesuai aba-aba yang sudah disampaikan.
| Baca juga: Kata Bos Badan Gizi soal UMKM Mitra Makan Gratis Dapat Modal Rp 500 Juta |
Arif menjelaskan, efisiensi budget tersebut mempunyai efek sekitar 60% dari pagu budget keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melaksanakan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.
“Tentu kita akan melaksanakan realokasi kegiatan-kegiatan, utamanya yang mengikat dahulu kita amankan. Belanja mengikat mesti kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, alasannya merupakan kan operasional mesti jalan. Yang mengikat menyerupai belanja pegawai, pemeliharaan kantor, mudah-mudahan tetap sanggup berjalan,” kata dia, dijumpai usai acara.
Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini mempunyai efek pada pengurangan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang hingga lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam keadaan ini bagaimana mudah-mudahan kementerian sanggup pintar-pintar mengendalikan keuangan.
“Iya niscaya (banyak penghematan), makanya kita mesti mengendalikan sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, alasannya merupakan kan ini aba-aba presiden,” ujar Arif.
