Jakarta –
Pemerintah sebaiknya tidak menangguhkan lagi planning penerapan cukai minuman berpemanis dalam bungkus (MBDK) tahun ini. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 12 Februari 2025 semestinya menjadi saat-saat penting untuk secepatnya menyusun hukum teknis wacana cukai MBDK.
Keppres 4/2025 menetapkan wacana aktivitas penyusunan peraturan pemerintah sepanjang 2025. Lampiran beleid tersebut menampung 23 rancangan peraturan pemerintah. Tercantum di nomor tujuh yakni Rancangan Peraturan Pemerintah wacana Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan, dengan pemrakarsa Kementerian Keuangan. 
Langkah Strategis
Penerapan cukai MBDK ialah langkah strategis untuk menertibkan konsumsi gula berlebih oleh penduduk dan menurunkan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan upaya global dalam mengatasi efek negatif konsumsi gula berlebih yang berkontribusi terhadap kenaikan permasalahan diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular.
Penerapan cukai MBDK bukan cuma sekadar taktik fiskal, tetapi juga instrumen kesehatan penduduk yang efektif. Berdasarkan studi Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), cukai MBDK sebesar 20 persen potensial menurunkan konsumsi minuman berpemanis sebesar 17,5 persen. Dampaknya, sekitar 3,1 juta permasalahan gres diabetes tipe 2 sanggup dicegah dan 455.310 jiwa sanggup diselamatkan dari jenis diabetes tersebut.
Pemberlakuan cukai juga menolong negara meminimalisir ongkos pribadi (kuratif) dan tidak pribadi (kerugian produktivitas) akhir diabetes sebesar Rp 40,6 triliun sampai 2033.
Agar kebijakan cukai memiliki efek optimal, penting bagi pemerintah untuk menentukan bahwa semua produk MBDK masuk dalam cakupan regulasi ini. Kebijakan yang tidak inklusif akan membuka celah bagi produsen untuk mengalihkan konsumsi ke produk-produk yang tidak dikenai cukai. Akibatnya, efektivitas pemberlakuan cukai MBDK justru berkurang.
Studi wacana elastisitas harga menampilkan cukai yang cukup tinggi sanggup mendorong pelanggan beralih ke produk pengganti yang lebih sehat, seumpama air minum dalam kemasan, yang tetap menguntungkan industri minuman secara keseluruhan.
Pengalaman Malaysia sanggup menjadi pelajaran berharga. Pada 2019, pemerintah Malaysia menerapkan cukai sebesar 0,40 ringgit per liter untuk minuman bersoda dengan kandungan gula lebih dari 5 gram per 100 milliliter, minuman berbahan dasar susu dengan gula lebih dari 7 gram per 100 mililiter, dan minuman buah atau sayur dengan gula extra lebih dari 12 gram per 100 mililiter.
Namun, tarif cukai tersebut dinilai terlalu rendah sehingga tidak menampilkan efek signifikan terhadap penghematan konsumsi. Dampaknya, penerapan cukai MBDK sebesar 8 persen tersebut diperkirakan memiliki efek terhadap penurunan konsumsi MBDK cuma sebesar 9,25 persen (CISDI, 2022).
Kini, Malaysia tengah merevisi kebijakan dengan bertujuan memaksimalkan tarif cukai MBDK tahun depan untuk meraih efektivitas lebih besar. Pemerintah Indonesia sanggup menuntut ilmu banyak dari negeri jiran tersebut. Selain memberlakukan secepatnya cukai MBDK mulai semester II tahun ini, pemerintah mesti menetapkan besaran tarif cukai yang cukup tinggi untuk merubah sikap konsumsi penduduk dan mendorong industri menawarkan opsi produk lebih sehat.
Terus Tertunda
Sejak pemerintah mewacanakan pengenaan cukai MBDK pada 2016, penerapannya terus tertunda dengan banyak sekali alasan. Peran lintas kementerian menjadi kunci kesuksesan cukai MBDK. Setelah diterbitkannya Keppres 4/2025, proses penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian Keuangan menjadi krusial.
Regulasi mesti meliputi penetapan tarif cukai yang efektif untuk menekan konsumsi MBDK serta prosedur earmarking untuk menentukan penggunaan dana cukai terarah. Kementerian Kesehatan berperan menetapkan ambang batas kandungan gula dalam minuman, yang sampai sekarang masih dalam tahap kajian dan perlu dipercepat guna menentukan regulasi teknis yang komprehensif.
Di segi lain, Kementerian Perindustrian perlu menentukan bahwa kebijakan cukai tetap menampilkan ruang bagi industri minuman untuk menyesuaikan diri dengan reformulasi produk yang lebih sehat. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menjadi pelaksana utama dalam implementasi cukai MBDK, tergolong dalam pengawasan dan prosedur pengumpulan cukai.
Untuk menciptakan kebijakan yang berimbang dan memiliki legitimasi tinggi, pemerintah juga mesti melibatkan penduduk sipil dalam penyusunannya. Tanpa keterlibatan inklusif banyak sekali pihak, kebijakan yang mendasari penerapan cukai MBDK potensial menghadapi resistansi dari industri atau justru kurang mendapat santunan dari masyarakat.
Karena itu, regulasi teknis mesti didasarkan pada data ilmiah dan praktik terbaik dari negara-negara lain yang sudah lama sukses menerapkan cukai MBDK. Selain faktor regulasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana cukai menjadi faktor penentu kesuksesan kebijakan ini. Dana yang ditemukan dari cukai MBDK –diperkirakan meraih Rp 3,8 triliun– mesti dialokasikan secara khusus untuk aktivitas kesehatan masyarakat, seumpama pencegahan penyakit tidak menular, edukasi gizi, serta kenaikan akomodasi kesehatan.
Pemerintah sanggup menerapkan prosedur earmarking, yakni dana cukai tidak dimasukkan ke dalam pendapatan negara, melainkan pribadi dialokasikan untuk program-program yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Mekanisme ini penting untuk menangkal risiko dana cukai digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak cocok dengan tujuan permulaan kebijakan cukai dibuat.
Partisipasi publik memantau penggunaan dana cukai juga menjadi bagian penting dalam membangun iman penduduk terhadap kebijakan ini. Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana cukai sanggup diwujudkan lewat pelaporan terpola yang sanggup diakses oleh publik, serta pembentukan prosedur pengawasan independen yang melibatkan organisasi penduduk sipil dan akademisi. Dengan keterlibatan publik yang kuat, penerapan cukai MBDK sanggup lebih diterima dan memiliki efek lebih luas bagi kesehatan masyarakat.
Langkah Maju
Secara keseluruhan, pemberlakuan cukai MBDK ialah langkah maju dalam mengembangkan kesehatan penduduk di Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung terhadap banyak sekali faktor, tergolong besaran tarif cukai, cakupan produk yang dikenai cukai, prosedur earmarking, serta transparansi pengelolaan dana.
Jika dikontrol dengan baik, cukai MBDK potensial besar menjadi penyelesaian kesehatan yang berkelanjutan.
Dengan menentukan tarif cukai cukup tinggi untuk mengurangi konsumsi MBDK, tetapi tetap mendorong penduduk untuk beralih ke produk alternatif seumpama air minum dalam kemasan, efek negatif bagi industri sanggup diminimalkan.
Pemerintah tak perlu lagi kalut cukai MBDK susah diberlakukan alasannya daya beli penduduk sedang lemah maupun kinerja industri belum stabil. Kebijakan cukai MBDK tidak cuma akan mengembangkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sanggup bikin lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkesinambungan bagi industri minuman di Indonesia.
Aliyah Almas Saadah Advocacy Officer for Food Policy CISDI dan Nida Adzilah Auliani Project Lead for Food Policy CISDI
cukai minuman berpemanisminuman berpemanis dalam kemasan
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya
